Gianyar, BIG.com
Melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Rapat lintas sektoral untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) digelar di Museum Arma di Banjar Pengosekan Kaja, Desa Mas,Ubud, Gianyar, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, sekaligus menyamakan langkah dalam mencegah warga agar jangan sampai menjadi korban perdagangan orang maupun keberangkatan sebagai PMI secara nonprosedural.
DISKUSI CEGAH TPPO – Diskusi lintas sektoral mengenai pencegahan TPPO, TPPM serta PMI, di Museum Arma, Banjar Pengosekan Kaja, Desa Mas,Ubud, Gianyar.
(BIG.com/ist)
Melalui forum lintas sektoral ini, Koramil 1616-02/Ubud mendukung terbentuknya pencegahan yang terpadu, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya menempuh prosedur resmi serta mampu mengenali dan menghindari berbagai bentuk jebakan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Prabawa, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, sebagai narasumber dalam acara ini.
Peserta mendapat paparan dan berberdiskusi mengenai langkah konkret pencegahan TPPO dan PMI nonprosedural. Kegiatan ini juga membahas penguatan pencegahan melalui proses penerbitan paspor serta profilling calon penumpang WNI yang akan melintas keluar Indonesia, penegakan hukum, dan pencegahan TPPO, serta perlindungan PMI dan pencegahan keberangkatan PMI nonprosedural.
Forum tersebut mempertemukan unsur Imigrasi, kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga pelatihan kerja, akademisi, mahasiswa, hingga aparat kewilayahan. Sinergi tersebut menjadi penting agar upaya pencegahan tidak hanya dilakukan setelah persoalan muncul, tetapi mampu diperkuat sejak tahap edukasi, pendataan, pengawasan hingga perlindungan masyarakat. Babinsa Mas, Kedewatan, Singakerta, Lodtunduh, Petulu, Peliatan dan Kelurahan Ubud, juga ambil bagian dalam kegiatan ini. Kehadiran aparat kewilayahan menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi di tingkat masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus TPPO dan keberangkatan PMI yang tidak sesuai prosedur. (02)
