Denpasar, BIG.com
Kabar mengenai dialihkannya payroll (proses keseluruhan perusahaan untuk mengelola pembayaran gaji karyawan) para aparatur sipil nasional (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali atau bank daerah ke Himpunan Bank Negara (Himbara) mendapat tanggapan serius anggota DPD RI Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra.
Dia menyebut payroll tersebut bakal mengguncang fiskal daerah, di samping bank daerah tersebut akan terdampak secara langsung. Rai Mantra menjelaskan ada banyak alasan yang membuat kekuatan fiskal daerah itu melemah. Karenanya, dia menyatakan tidak setuju atas isu tersebut jika ke depan benar-benar dijalankan.
Menurut dia, jika payroll benar-benar diterapkan maka, pertama: dari sisi dana transfer pemerintah pusat ke dearah yang berkurang tentu menurunkan jumlah pendapatan daerah. Hal tersebut cukup memberi pengaruh terhadap fiskal daerah.
Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra.
(BIG.com/ant/bp)
Kedua: penyesuaian data tunggal sosial dan ekonomi (DTSEN) belakangan ini mengalami banyak perubahan, yang ada tingkat kenaikan desil (metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang dibagi menjadi 10 kelompok) masyarakat, sehingga bakal menjadi beban atau tanggungan daerah. “Jika daerah yang fiskalnya kuat (penyesuaian DTSEN), ini tidak masalah. Namun bagi yang fiskalnya lemah makan akan menyulitkan pembangunan daerah,” tegas putra mantan Gubernur Bali Prof.Ida Bagus Mantra ini.
Rai Mantra menambahkan bahwa bisnis model BPD Bali selama ini berjalan dengan baik dan lancar. Para ASN di Pulau Dewata menjadi market (pasar) terpenting sehingga perubahan bisnis model ini tidak serta-merta membuat bank daerah stabil. Menurut Rai Mantra, likuiditas BPD dengan payroll ini cukup menguntungkan dengan adanya giro dan tabungan yang menjadi dana murah untuk dikelola.
Rai Mantra mendambahkan bahwa tidak bisa dipungkiri banyak pinjaman ASN yang menjadi aset cukup tinggi bagi BPD Bali. “Artinya dalam hal ini akan bisa mengurangi fiskal dan pendapatan melalui fiskal. Selama ini BPD banyak sahamnya dari pemda. Mereka (pemda) juga dapat deviden yang menjadi kekuatan fiskal melalui pendapatan. Kalau ini turun, kan berbahaya juga,” ungkapnya.
Sentralistik atau pensentralan aset Danantara atau Bank Himbara dari rencana pengalihan payroll ini, kata Rai Mantra, bukan tidak baik. Namun harus disertai kajian yang mendalam. Perubahan model bisnis akan membahayakan bagi bank daerah.
Dengan itu, menurutnya, isu ini seharusnya tidak terjadi. Hal seperti ini harus disikapi ke depan karena berpotensi melemahkan fiskal daerah. (02)
