Denpasar, BIG.com
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara dengan tertib administrasi untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi dalam konsep One Island, One Management (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola). Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat gala dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali mengenai pemeriksaan tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
HADIRI GALA DINNER – Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri gala dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali mengenai pemeriksaan tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
(BIG.com/ist)
Dalam kesempatan itu Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya pertemuan ini sebagai forum sambung rasa dalam membangun sinergi, agar tugas-tugas yang dijalankan berjalan dengan baik dan benar. Mengenaitata kelola keuangan di Pemprov Bali, Koster menegaskan bahwa di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali telah menerapkan pengalaman kerja pengelolaan keuangan negara APBN di Badan Anggaran DPR RI untuk selalu menekankan ke organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja dengan benar sesuai fakta dan mengikuti arahan BPK sesuai aturan. Kemudian memperhatikan data yang mesti menjadi pegangan guna menghasilkan kualitas kerja dengan baik. “Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Sejauh ini pembangunan di Bali, kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD secara administratif selalu mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut dua belas kali,” Tegas Gubernur.
Dia menambahkan bahwa raihan opini WTP ini harus betul – betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral. Gubernur Koster menegaskan pembangunan Bali telah menerapkan one island, one management. Hal ini dilakukan karena Pulau Bali yang kecil, sehingga pendekatan pembangunannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. “Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar-sektor, maka Bali akan rusak. Jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.
Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengungkapkan tantangan Bali semakin tinggi. Pembangunan di Bali tidak bisa berhenti pada satu prestasi saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberi dampak nyata ke masyarakat.
Dia menambahkan bahwa konsep Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola sangat bagus, namun untuk menyelesaikan banyak tantangan ke depan di Bali, BPK meminta semua di Provinsi Bali bersinergi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan. “Sinergi bapak/ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” tandas Nyoman Adhi Suryadnyana.
Dalam gala dinner ini juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa. (01)
