Denpasar, BIG.com

Gubernur Bali Wayan Koster meminta jajaran perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2026. Penekanan itu disampaikannya saat memimpin rakor Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar Selasa (18/8/2026).

Koster juga menyinggung pentingnya dukungan anggaran dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang direncanakan. “Kita banyak program,  tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” tambahnya.

Gubernur ingin jajaran Pemprov Bali agar punya pemahaman yang sama terkait hal tersebut. Oleh sebab itu, Koster mendorong jajarannya supaya bekerja maksimal. “Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” tambahnya, memotivasi perangkat daerah agar berlomba memberi yang terbaik agar bisa meninggalkan legacy membanggakan.

PIMPIN RAKOR – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rakor Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar Selasa (18/8/2026).

(BIG.com/ist)

“Tak hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” imbuh Koster.

Dia mendorong OPD penghasil membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan realisasi pendapatan.

Untuk diketahui, rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal April 2026, dimana saat itu disepakati penambahan 10 persen target pendapatan pada tiap OPD penghasil.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa menginformasikan realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026 tercatat Rp2.499.175.145.467 atau 58,95 persen daripada target induk yang ditetapkan sebesar Rp4.239.252.167.568. Realisasi ini didukung pemasukan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain, pendapatan yang sah.

Gubernur Koster juga memberi perhatian khusus pada upaya perangkat daerah penghasil seperti Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Disparda, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinkes, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama. Mengenai sejumlah layanan yang memungkinkan dikembangkan secara komersial, Gubernur Koster minta pengelolaan dilakukan dengan meniru pola swasta. Sementara Bapenda didorong mengintensifkan pola jemput bola untuk mengejar penunggak pajak kendaraan agar memenuhi kewajiban mereka. (01)