Denpasar, BIG.com

Provinsi Bali pada tahun 2026 mendapat alokasi program Bedah Rumah dari Kementerian PKP sebanyak 4.184 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Pulau Dewata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.113 unit menyasar wilayah perdesaan, sebanyak 2.812 unit wilayah pesisir, dan 259 unit wilayah perkotaan.

Hal itu terungkap saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).

Ketika itu Menteri didampingi Sekda Bali Dewa Made Indra bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa. Maruarar Sirait mengunjungi rumah milik Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP melihat kondisi kehidupan Pageh yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan ini. Sebagai ibu sekaligus kepala keluarga, Pageh menghidupi dan membesarkan tiga anaknya yakni Ni Putu Purniari, I Kadek Dwi Suantara, dan I Komang Nova Ariyasa.

KUNJUNGI RUMAH WARGA – Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Sekda Bali Dewa Made Indra mengunjungi rumah milik Ni Wayan Pageh, warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja.

(BIG.com/ist)

Pageh adalah salah satu penerima program BSPS dari pemerintah pusat dengan nilai bantuan Rp20 juta. Pekerjaan bedah rumah mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2026 dan ditarget rampung pada 31 Agustus 2026. Perbaikan rumah meliputi peningkatan kualitas rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, dan jendela. Selain bantuan pemerintah, pembangunan rumah tersebut juga didukung dana swadaya masyarakat sebesar Rp4,088 juta.

Di Kelurahan Tonja, selain Ni Wayan Pageh, ada empat calon lain penerima bantuan BSPS yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, melaporkan alokasi bedah rumah di Bali meningkat sangat signifikan disbanding tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025, Bali hanya memperoleh alokasi 31 unit rumah. Dengan demikian, alokasi Bedah Rumah Bali pada tahun 2026 meningkat lebih dari 13 persen dibanding tahun 2025.

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan agar program Bedah Rumah dilakukan secara transparan dan tidak disalahgunakan. “Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali agar mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR kabupaten/kota se-Bali,” tegasnya.

Maruarar juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk mengawal program yang merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. “TNI/Polri, kami minta agar mengawal program strategis Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni,” jelasnya. (02)