Denpasar, BIG.com
Kodam IX/Udayana menerima kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Drs. Utut Adianto dalam rangka rapat dengar-pendapat bertema “Akselerasi Pemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan Pertahanan Perbatasan RI–Timor Leste”. Kegiatan yang diikuti 33 anggota rombongan tersebut dilangsungkan di Makodam IX/ di Denpasar, Jumat (24/7/2026).
Kedatangan rombongan Komisi I DPR RI disambut hangat oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, didampingi para pejabat utama Kodam IX/Udayana. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan postur pertahanan di kawasan timur Indonesia, khususnya percepatan pembentukan kodam baru di Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya memperkokoh pertahanan negara di wilayah perbatasan.
BERI KETERANGAN – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, didampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, memberi keterangan saat rapat dengar-pendapat bertema “Akselerasi Pemekaran Kodam Baru di NTT dan Penguatan Pertahanan Perbatasan RI–Timor Leste” di Makodam IX/ di Denpasar, Jumat (24/7/2026).
(BIG.com/ist)
Dalam kesempatan itu Pangdam IX/Udayana menegaskan bahwa Provinsi NTT punya posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kondisi tersebut menuntut kesiapan sistem pertahanan yang semakin kuat, adaptif, dan responsive, terhadap berbagai dinamika ancaman. Menurut Pangdam, meskipun situasi keamanan di wilayah perbatasan secara umum relatif kondusif, berbagai potensi ancaman seperti kejahatan lintas negara, penyelundupan, pelintas batas ilegal, hingga ancaman nirmiliter, tetap memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan yang berkelanjutan. “Karena itu, rencana pembentukan kodam baru di NTT merupakan kebutuhan yang sangat krusial. Kehadiran kodam baru akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, sekaligus mempertegas kehadiran negara di garis depan perbatasan. Dalam konteks inilah kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari Komisi I DPR RI, baik dari aspek kebijakan, penataan organisasi, pemenuhan personel, penyediaan infrastruktur, alutsista, maupun dukungan anggaran guna mempercepat realisasi pembentukan kodam baru di NTT,” tegas Piek Budyakto.
Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, saat membuka rapat dengar pendapat, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya mengenai rencana pembentukan kodam baru di NTT.
Utut menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan yang meliputi penyusunan road map dan kesiapan operasional pembentukan kodam baru di NTT, evaluasi postur pertahanan dan tingkat kerawanan wilayah perbatasan RI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatan sinergi pertahanan di kawasan perbatasan.
Dalam sesi pemaparan, Pangdam IX/Udayana menjelaskan komposisi kekuatan satuan di wilayah Kodam IX/Udayana yang meliputi Korem 161/Wira Sakti di Nusa Tenggara Timur, Korem 162/Wira Bhakti di Nusa Tenggara Barat, dan Korem 163/Wira Satya di Bali.
Pangdam juga memaparkan progres pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai di NTT. Nama Sobe Sonbai diambil dari tokoh Raja Timor, sosok pahlawan dan pejuang lokal asal NTT sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat setempat. Selain itu, dijelaskan kesiapan pembangunan markas, penyediaan lahan, personel, perlengkapan, hingga pembangunan perumahan dinas sebagai bagian dari tahapan pembentukan kodam baru tersebut.
Tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, Pangdam turut memaparkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan TNI AD di wilayah Timor Tengah Utara melalui kegiatan karya bhakti skala besar. Program tersebut meliputi rehabilitasi tidak layak huni (RTLH), pembangunan sumur bor, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi rumah ibadah, pembangunan rabat jalan beton, rehabilitasi panti asuhan, pembangunan jembatan, bazar murah, pembagian paket sembako, serta layanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
Pangdam menegaskan bahwa pembentukan kodam baru di NTT merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, mempercepat pengendalian operasi, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, sekaligus menjawab berbagai tantangan keamanan yang berkembang di wilayah NTT. Pangdam mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan di kawasan perbatasan RI–RDTL masih memerlukan perhatian serius, antara lain sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial yang memerlukan penyelesaian secara terpadu.
Pangdam berharap agar Komisi I DPR RI membantu mengomunikasikan ke pemerintah pusat serta kementerian dan lembaga terkait mengenai percepatan penyelesaian permasalahan lahan di Kupang maupun Nagekeo, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara pemerintah RI dengan Timor Leste dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menanggapi paparan tersebut, tim kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI mengapresiasi rencana pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Pembentukan itu dinilai sebagai kebutuhan strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat pengendalian operasi, serta memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.
Komisi I DPR RI juga menyatakan memahami besarnya tanggung jawab TNI dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan, baik dari ancaman militer maupun nirmiliter. Berbagai masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan.
Rangkaian kegiatan rapat dengar pendapat ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol sinergi antara TNI dengan DPR RI, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sistem pertahanan negara demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. (02)
