Surabaya, BIG.com
Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) menggelar unjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Achmad Yani, Surabaya, Rabu (15/7/2026). Dalam aksi itu para mahasiswa menuntut ada perubahan mekanisme pemilihan rektor yang lebih transparan serta meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UINSA.
Koordinator aksi, Fadlurrakhman Fazle Purwadana, mengatakan mahasiswa menginginkan mayoritas hak suara dalam pemilihan rektor diberikan ke civitas akademika. Menurut dia, keterlibatan dosen, mahasiswa, serta guru besar, perlu diperkuat agar proses pemilihan berlangsung terbuka. “Kami mengusulkan sekitar 75 persen suara berasal dari civitas akademika, sedangkan 25 persen menjadi kewenangan Menteri Agama. Yang terpenting, mekanismenya harus transparan,” tegas Fadlurrakhman.
Selain menyoroti mekanisme pemilihan rektor, mahasiswa juga mempersoalkan penunjukan Prof.Muzakki menjadi Plt.Rektor UINSA. Mereka menilai penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 Tahun 2021.
UNJUK RASA – Para mahasiswa UINSA Surabaya yang tergabung dalam Dema saat menggelar unjuk rasa di depan kampus mereka di Jalan Achmad Yani, Surabaya, Rabu (15/7/2026).
(BIG.com/ist)
Fadlurrakhman Fazle mengatakan berdasarkan penafsiran mahasiswa terhadap Pasal 12 PMA Nomor 17 Tahun 2021, jabatan plt. seharusnya diisi pejabat lain ketika terjadi kekosongan jabatan. Bukan oleh rektor petahana yang masa jabatannya akan berakhir.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyatakan rangkap jabatan yang menurut mereka dilakukan oleh Prof.Muzakki. Mereka meminta Kemenag supaya mengevaluasi kondisi tersebut serta memastikan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pesan untuk Menteri Agama, kami mohon mengenai emilihan rektor, baik di UINSA maupun semua PTKIN di seluruh Indonesia, supaya mekanismenya benar-benar terbuka, tidak dipilih oleh rektor,” tandasnya.
Mahasiswa turut meminta Menteri Agama melakukan pembenahan terhadap regulasi pemilihan rektor di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Mereka berharap proses seleksi pimpinan perguruan tinggi dilakukan secara lebih terbuka untuk menghindari munculnya polemik maupun spekulasi di tengah masyarakat. “Kami berharap kebijakan dan ketersediaan beliau untuk sesegera mungkin membenahi peraturan-peraturan yang memang saling bertabrakan ini agar tidak menimbulkan asumsi-asumsi publik yang tidak-tidak, apalagi terkait dengan dinamika politik yang ada hari ini,” tandas Fadlurrakhman. (02)
