Oleh: Nyoman Baskara (Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri)
PADA tahun 2027, perjalanan sektor pariwisata Bali memasuki tahun ke seratus. Memaknai seabad usia industri pesiar tersebut, pemerintah dan elit pariwisata tengah mempersiapkan beberapa agenda strategis.
Wacana pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sering kali mengemuka ke ruang publik. Beberapa tokoh idealis turut mengusulkan topik menggelitik: saat kita mewujudkan pariwisata berkeadilan.
Apa pun tema atau topik dalam menyongsong seabad Pariwisata Bali ini, sebaiknya bercermin pada realitas faktual. Kita pantas bangga bahwa Bali masih eksis sebagai destinasi terbaik dunia. Kita juga mesti bangga dan salut, karena melalui pintu pariwisata Bali, ratus ribu triliun rupiah devisa mengalir untuk negara. Di sisi lain, kita pun tak boleh menutup mata terhadap dampak negatif sektor turis tersebut. Lebih dari dua dekade, pemerintah terbius lompatan kunjungan wisatawan dan pendapatan. Tanpa sadar atau dengan penuh sadar menjadi permisif terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Termasuk abai pada tata ruang niskala berupa zona kesucian. Taksu Bali pun kian memudar.
NIKMATI KOTA DENPASAR – Wisatawan mancanegara menikmati keindahan jantung Kota Denpasar.
(BIG.com/dok)
Bali alami krisis lingkungan yang akut. Bencana ekologis mengancam kehidupan Pulau Dewata. Permasalahan lingkungan, kasat mata dalam keseharian kita. Sampah, drainase kota, kemacetan, krisis air bersih, suhu udara kian panas, diperbutuk kian derasnya arus urbanisasi. Semua hal tersebit mengusik kenyamanan dan keamanan warga
Persaingan pun kian ketat. Biaya hidup kian mahal. Konflik sosial tak terelakkan lagi, dan kian banyak warga yang depresi. Mari kita kembali menelisik agenda pemerimtah dan stakeholders menyongsong seabad pariwisata Bali tahun 2027. Suatu paradoks yang menganga di depan mata kita bahwa di balik berbagai predikat pariwisata dunia, Bali dihadapkan pada krisis lingkungan yang segera harus diselesaikan.
Di balik ratusan ribu triliun rupiah devisa yang mengalir ke kas negara, ada ratusan ribu jiwa warga Bali bergelut dengan kemiskinan. Sungguh suatu kondisi yang amat jauh dari cita-cita pariwisata berkeadilan.
Menyikapi paradoks tersebut, penulis dan sejumlah menyampaikan sejumlah usulan yakni:
– Moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan.
– Distribukan pembangunan infrastruktur ke daerah (non-Bali Selatan).
– Harus ada program aksi daerah (perbaikan lingkungan).
– Perlu direalisasi pembangunan pariwisata berkeadilan
– Bentuk satgas penanggulangan kemiskinan terintegrasi. Satgas yang dimaksud adalah kombinasi antara tim penanggulangan kemiskinan daerah dengan dunia swasta. (*)
