Denpasar, BIG.com
Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI memutuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis di Bali guna mendukung pariwisata. Keputusan rapat ini ditanda-tangani Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam siaran pers kepada wartawan yang ditanda tangani Gubernur Bali Wayan Koster pada Minggu (12/4/2026) menyebut bahwa dalam rapat kerja (raker) pada Rabu (8/4/ 2026) di Jakarta itu, anggota Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Bali. Hal tersebut sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, serta berdaya saing dan berkelanjutan.
HADIRI RAKER – Gubernur Bali Wayan Koster saat hadir dalam rapat kerja (raker) dengan pimpinan dan anggota DPR RI Komisi V serta dua menteri di Jakarta pada Rabu (8/4/ 2026).
(BIG.com/ist)
Komisi V DPR RI mewajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyelesaikan kepastian lahan dan administrasinya yang terkait dengan objek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Bali. Komisi V DPR RI juga mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan agar mengakomodir usulan Pemprov Bali antara lain mengenai kepastian pengerjaan ruas jalan tol Mengwi (Badung)-Gilimanuk (Jembrana); pembangunan jalan strategis; penanganan dan pengendalian banjir; penanganan dan pengendalian abrasi pantai secara terpadu; memastikan ketersediaan air bersih dengan memanfaatkan dukungan pasokan sumber-sumber air baku; pembangunan pelabuhan angkutan logistik dan terminal logistik yang melayani beberapa wilayah agar tidak membebani infrastruktur jalan di Bali; penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi dan berkelanjutan; percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mendukung kedaulatan pangan, serta pembangunan sarana-prasarana strategis pendukung pariwisata lainnya.
Komisi V DPR RI pun mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Pemprov Bali agar berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.
Sebelumnya Gubernur Koster menyampaikan materi pemaparan secara komprehensif yang diawali dengan pemaparan karakteristik dan posisi strategis Bali sebagai destinasi utama dunia di Indonesia serta khusus perkembangan kepariwisataan dan kontribusi pariwisata Bali. Dalam kesempatan itu Gubernur Koster memaparkan berbagai permasalahan dan usulan agar mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.
Menteri Perhubungan merespons usulan Gubernur Bali dengan menyampaikan pembangunan transportasi untuk mengatasi kemacetan. Program taksi laut dari Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua, Kutsel, dan Canggu, Badung, serta pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan pelaksanaan program pembangunan embung, abrasi pantai, penanganan banjir, perbaikan infrastruktur jalan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi.
Semua pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI juga menyampaikan pendapat bahwa Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional sehingga harus mendapat dukungan penuh dalam pembangunan infrastruktur untuk mengatasi masalah sampah,
kemacetan, abrasi pantai, dan penyediaan air bersih. Pembangunan infrastruktur Bali tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, namun harus dilakukan percepatan dengan skema khusus dalam mengatasi permasalahan, agar pariwisata terjaga dengan baik, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. (01)
