Pekanbaru, BIG.com
Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI), Bernadus Wilson Lumi, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia. Wilson bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto mundur jika hingga akhir Oktober 2026 kabut asap belum juga hilang dari Bumi Pertiwi.
Wilson menilai berlarut-larutnya persoalan kabut asap di Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), dan sejumlah wilayah Kalimantan, menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan serta efektivitas penanganan karhutla oleh pemerintah. “Kalau Presiden tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, mundur saja,” tegas Wilson, beberapa saat setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh, Rabu (14/10/2026).
TIBA DI ACEH – Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI), Bernadus Wilson Lumi (paling kiri), tiba di Aceh untuk melantik pengurus FPRMI setempat. Wilson sempat mengkritik keras pemerintah dalam menangani karhutla yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia.
(BIG.com/ist)
Dia menambahkan masyarakat di wilayah terdampak terlalu lama menghadapi persoalan asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Di Riau, kabut asap dilaporkan muncul sejak Agustus 2026. Sedangkan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan terjadi sejak Juli 2026. Di Jambi dan Sumatera Selatan juga masih menghadapi penanganan karhutla di sejumlah lokasi.
Wilson menyoroti kunjungan Presiden Prabowo ke Riau pada akhir Agustus 2026. Menurut dia, kunjungan tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat langkah konkret pemerintah mengatasi karhutla. Namun persoalan asap yang masih terjadi hingga Oktober 2026 menunjukkan bahwa penanganan harus dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Wilson, ketegasan pemimpin menjadi faktor penting agar penanganan kebakaran tidak berhenti pada pemadaman di lapangan, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Dia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah saat ini dalam memastikan seluruh jajaran terkait bekerja efektif mengatasi persoalan tersebut. “Sepertinya ada yang salah dalam penanganan sekarang. Presiden harus menunjukkan ketegasan dan keseriusan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena persoalan yang berulang,” ungkapnya.
Wilson mendesak Presiden mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dalam pengendalian karhutla. Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup jajaran Polri dan TNI yang terlibat dalam penanganan di daerah, sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, Wilson meminta aparat penegak hukum supaya mengusut tuntas dugaan keterlibatan pemilik modal atau pihak lain dalam karhutla. Jika ada yang terbukti bersalah melalui proses hukum, para pelaku harus dijatuhi sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera. “Kalau memang ada cukong yang terlibat, jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Wilson mengingatkan bahwa bahaya kabut asap tidak boleh diukur hanya dari gangguan yang terlihat saat ini. Paparan polusi udara akibat kebakaran dapat menimbulkan dampak kesehatan, khususnya terhadap sistem pernapasan, dan risikonya perlu mendapat perhatian serius.
Dia mengibaratkan kabut asap sebagai racun yang dampaknya dapat terakumulasi dan baru dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, anak-anak yang terpapar asap harus mendapat perlindungan khusus. Ditegaskannya, pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampak kesehatan semakin meluas untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Penanganan harus dilakukan sejak sumber kebakaran, pengendalian asap, hingga perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
“Jangan ada pembiaran. Presiden sebagai kepala negara harus turun tangan dan memastikan seluruh instrumen pemerintahan bekerja. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Di tengah kritik tersebut, data pemerintah menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi pekerjaan besar di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laporan situasi pada akhir September 2026, mencatat kebakaran masih ditangani di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, pemadaman udara, water bombing, patroli, serta operasi modifikasi cuaca (OMC). Data ini menunjukkan bahwa penanganan di lapangan masih berlangsung, meskipun kondisi setiap provinsi berbeda.
pada 11 Oktober 2026, BNPB melaporkan kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, menyebabkan jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II berada di bawah 1.000 meter pada sejumlah waktu pengamatan. Kondisi tersebut mengganggu penerbangan dan mendorong pemindahan sementara pusat operasi modifikasi cuaca ke Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, sejak 9 Oktober 2026.
BNPB menyebut operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mendukung upaya mendatangkan hujan di wilayah sasaran yang memiliki potensi pertumbuhan awan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan darurat, selain pemadaman langsung di lokasi kebakaran.
Wilson menegaskan persoalan kabut asap bukan sekadar urusan pemadaman api, melainkan menyangkut keselamatan publik, tanggung jawab pemerintah, dan perlindungan lingkungan. Forum Pimred Multimedia, lanjut Wilson, akan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan karhutla sampai kabut asap benar-benar teratasi dan langkah pencegahan diperkuat agar bencana serupa tidak terus berulang. “Jangan sampai masyarakat setiap tahun harus menghadapi persoalan yang sama. Pemerintah harus memastikan penanganan dilakukan secara serius, transparan, dan menyentuh akar masalahnya,” tandas Wilson. (02)
