Jakarta, BIG.com

Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah.

Memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini. Hal tersebut seiring dengan risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian/lembaga lain. Hal ini sesuai rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin  (27/5/2026).

RAPAT – Rapat terpadu yang dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo,  dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, di Jakarta. 

(BIG.com/ist)

Prospek perekonomian dunia makin melemah akibat konflik di Timur Tengah. Dampak konflik pada gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lainnya, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan melambat menjadi 3,1% pada tahun 2026 daripada sebelumnya sebesar 3,4% pada tahun 2025, dengan inflasi global diprakirakan meningkat menjadi 4,4% pada tahun 2026 daripada sebelumnya sebesar 4,1% pada tahun 2025 sebagaimana prakiraan International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook edisi April 2026.

Kenaikan tekanan inflasi mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan fed funds rate (FFR) di Amerika Serikat (AS). Di pasar keuangan, volatilitas pasar keuangan meningkat dipengaruhi perilaku flight to safety investor sehingga mendorong penguatan dolar AS dan terbatasnya aliran modal global ke negara berkembang.

Sementara itu ekonomi Indonesia tumbuh kuat, mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Ekonomi triwulan I tahun 2026 tumbuh tinggi hingga 5,61% yoy, lebih kuat dibanding pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy, didorong akselerasi belanja pemerintah, khususnya melalui belanja prioritas yang turut mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi didukung kepercayaan konsumen, peningkatan aktivitas ekonomi seiring momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan didukung stimulus dan bantuan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi pemerintah tumbuh signifikan untuk mendorong berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), desa nelayan, dan Sekolah Rakyat. Akselerasi belanja dilakukan sejak awal tahun, yang diharap memberi multiplier effect yang lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi pada periode berikutnya. Investasi tumbuh tinggi didukung mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara, serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas Pemerintah. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2026 turut didukung aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi (Maret: 50,1), penjualan ritel tumbuh positif (Maret: 2,4% yoy), dan neraca perdagangan melanjutkan tren surplus (Maret: USD3,3 miliar). Efektivitas koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tecermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) nonadjusted sebesar 11,8% yoy pada Maret 2026 dan biaya dana perbankan yang semakin efisien. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,4% atau lebih, ditopang berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan. Sinergi dalam upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi terus diperkuat antara pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan, dalam pelaksanaan program prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Satgas juga menghadirkan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026 satgas menggelar delapan sidang, menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.

Nilai tukar rupiah pada akhir Maret 2026 sebesar Rp16.995 per dolar AS, atau melemah 1,88% ptp dibanding dengan level akhir tahun 2025. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut. BI meningkatkan intensitas intervensi valas (baik non-deliverable forward-NDF offshore, maupun transaksi spot, dan domestic non-deliverable forward-DNDF di pasar domestik) serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing. Kebijakan ini diperkuat dengan penyesuaian threshold transaksi valas sejak April 2026. Dengan langkah tersebut, nilai tukar Rupiah dapat dijaga relatif stabil pada level Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026. (01/r)