Denpasar, BIG.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan oleh anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6/2026).
Capaian tersebut menjadikan Pemprov Bali memperoleh WTP 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. “Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” ungkap Nyoman Adhi.
Namun juga terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Temuan tersebut mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Oleh Sebab itu kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” imbuhnya.
SERAHKAN HASIL LAPORAN – Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyerahkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan BPK RI kepada Gubernur Bali Wayan Koster dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6/2026).
(BIG.com/ist)
Anggota I BPK RI tersebut juga mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih Pemprovi dan pemkab/pemkot Bali. Salah satu yang menarik perhatiannya yakni apresiasi dari Kemendagri ke kepala daerah berprestasi beberapa waktu lalu.
“Baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya menanggapi banyaknya penghargaan yang diborong Pemprov Bali maupun pemkab/pemkot di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.
Sedangkan Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih ke seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan, selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dia menyampaikan bahwa dia telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Di samping itu Koster menjelaskan bahwa dia selalu memberi arahan ke sekda dan jajaran perangkat daerah agar selalu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya. “Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” tegas Koster.
Gubernur Bali menambahkan bahwa dia rutin melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun. Evaluasi tersebut berisi rapor penilaian masing-masing perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerja dari target-target yang telah ditentukan.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ke DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD kota/kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 ke DPRD kota/kabupaten dan walikota/bupati se-Bali. (01)
