Denpasar, BIG.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memberi dampak langsung ke masyarakat. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Sabtu (28/3/2026).
Dia menambahkan setiap kebijakan yang dijalankan bertujuan memastikan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan ekonomi desa. Menurut Koster, APBD harus mampu menggerakkan ekonomi dari bawah, tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.
Koster menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah dirancang untuk memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur strategis tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi Bali dalam jangka panjang.
Pemprov Bali menilai bahwa pendekatan pembangunan harus dilakukan secara seimbang, antara kebutuhan jangka pendek masyarakat dengan kesiapan Bali menghadapi tantangan di masa depan. “Pembangunan yang dilakukan harus memberi manfaat hari ini, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk Bali ke depan,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Bali berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya terlihat dalam capaian makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Pemprov Bali juga menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa penggunaan APBD benar benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di tengah berbagai pandangan publik terkait arah pembangunan daerah.
Koster menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi rakyat melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. “APBD harus bekerja untuk rakyat. Itu prinsip yang kami pegang dalam setiap kebijakan,” tambahnya.
Koster menjelaskan bahwa program pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah. Sementara itu, pembangunan infrastruktur strategis tetap dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing dan keberlanjutan ekonomi Bali. Pemprov Bali menilai bahwa keseimbangan antara pembangunan jangka panjang dan manfaat langsung bagi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (01)
