Denpasar, BIG.com
Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswanti Tito Karnavian, mengapresiasi capaian Provinsi Bali dalam melaksanakan registrasi posyandu. Bali dinilai lebih maju disbanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Tri Suswanti Tito Karnavian mengungkapkan hal itu saat membuka Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya/Art Center Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat dan TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali.
SERAHKAN BANTUAN – Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswanti Tito Karnavian, menyerahkan bantuan sanitasi komunal dari pemerintah pusat senilai Rp500 juta untuk mendukung peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat di 10 desa. Bantuan ini diarahkan untuk pembangunan toilet umum permanen di desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan sarana sanitasi.
(BIG.com/ist)
Tri Tito Karnavian menambahkan bahwa registrasi posyandu menjadi langkah penting dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan ke masyarakat. Melalui registrasi, pemerintah dan tim pembina posyandu dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi kelembagaan, memetakan kebutuhan, serta menyusun program pembinaan dan pengembangan posyandu secara lebih terarah.
Menurutnya, registrasi posyandu di Bali menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama tim pembina posyandu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan hingga ke tingkat desa. Capaian tersebut diharap menjadi dorongan bagi daerah lain untuk mempercepat proses registrasi posyandu di wilayah masing-masing. “Saya yakin Bali jauh lebih maju karena secara luas yang meregistrasi ini barulah Bali. Oleh sebab itu, ini salah satu penghargaan untuk Bali, sehingga kita melaksanakan kegiatan ini di sini,” tegas istri Mendagri Tito Karnavian ini.
Selain menyoroti penguatan kelembagaan posyandu, Tri Tito Karnavian juga mengajak seluruh kader PKK dan posyandu agar berperan aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kedekatan kader dengan masyarakat menjadi modal penting untuk memberi edukasi, mengenali persoalan di lingkungan sekitar, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Dia menekankan bahwa kader PKK dan posyandu perlu dibekali pengetahuan mengenai penanganan kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dengan pemahaman yang memadai, kader diharapkan tidak hanya berperan dalam upaya pencegahan, tetapi juga mampu memberi dukungan awal dan membantu menghubungkan korban dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. “Kader PKK dan kader posyandu bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga harus punya bekal menangani hal-hal tersebut bila terjadi di lingkungan kita,” tegasnya.
Ketua TP PKK Provinsi Bali, Putri Koster, mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi seluruh jajaran TP PKK dan tim pembina posyandu se-Bali untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, serta memperkuat pemahaman mengenai kesadaran hukum keluarga dan tata kelola kelembagaan posyandu.
Menurut Putri Koster, pemahaman mengenai keluarga sadar hukum dan registrasi posyandu merupakan dua hal penting yang perlu dikuasai oleh jajaran pengurus dan kader. Kesadaran hukum diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan perlindungan keluarga, sedangkan registrasi posyandu menjadi bagian dari upaya mewujudkan kelembagaan yang tertib, terdata, dan mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan sanitasi komunal dari pemerintah pusat senilai Rp500 juta untuk mendukung peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat di 10 desa. Bantuan ini diarahkan untuk pembangunan toilet umum permanen di desa-desa yang masih membutuhkan peningkatan sarana sanitasi. Dukungan ini diharap meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan KTP elektronik bagi pelajar SMA di Bali yang baru pertama kali memiliki KTP serta penyerahan bantuan sembako dari TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat ke kader PKK Provinsi Bali. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan kader PKK dan posyandu. (02)
